POLITIK UANG

                       Politik Uang

BAB I

Pendahuluan

Memperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini , sebagian besar masyarakat sarat dengan praktek  politik uang baik pada saat pemilu Presiden, Gubernur, Bupati, bahkan sampai pemilihan Kepala desa( pilkades).Dikemas dalam berbagai  bentuk seperti pemberian hadiah,pembagian kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan,dan sebagainya.Karena sudah melekatnya dengan masyarakat seolah tidak ada ruang untuk memberantasnya.

Barangkali inilah yang melatarbelakangi penyusunan makalah ini.Memberi pemahaman kepada pembaca dan masyarakat secara umum bahwa praktek polotik uang ini sangat berbahaya, dan merupa kan cikal bakal  munculnya korupsi. Agar  kita saling bahu membahu untuk memberantas praktek politik uang ini, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih,adil, dan bijaksana di negeri kita tercinta ini.

B.    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam maklah ini adalah:

1.     Apa pengertian politik uang ?

2.     Apa saja faktor-fakor  penyebab terjadinya praktek politik uang  ?

3.     Apa saja dampak yang di timbulkan oleh adanya praktek politik uang ?

4.     Hal-hal apakah yang perlu kita lakukan untuk memberantas praktek poliitik uang ?

BAB II

Pembahasan

A.    Pengertian politik uang

Kata politik mengacu pada segala sesutu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena politik uang cenderung terjadi  pada saat-saat pemilu, maka pengertian politik uang adalaa semua tindakan yang di sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi  atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dngan cara tertentu atau tidak menggunakan hak  pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

B.    Faktor-faktor penyebab terjadinya praktek politik uang

Adapun di antara faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang antara lain:

1.     Tidak adanya komitmen para pejabat, pegawai, kelompok tertentu, dan sebagian masyarakat dalam memegang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.     Tidak adanya komitmen pejabat, pegawai, atau sebagaian masyarakat dalam memegang niali-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, dan sebagainya.

3.     Keinginan untuk memperoleh jabatan.

4.     Merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan.

C.    Dampak yang ditimbulakan oleh adanya praktek politik uang di antaranya adalah:

1.     Korupsi, ini merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena ini merupakan salah satu cara para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu adalah dengan cara korupsi.Atau bisa kita katakan korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika melakukan kampanye.

2.     Merusak tatanan  Demokrasi

Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat,dan ntuk rakyat.Ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di khendakinya tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Namun dengan adanya praktek pplitik uang maka semua itu solah dalam teori belaka.Karena masyarakat terikat oleh sebuah parpol yang memeberinya uang dan semisalnya. Karena sudah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa tersebut adalah dengan memilih/mencoblos parpol tersebut.Sehingga motto pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang di tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan.

3.     Akan makin tingginya biaya politik

Dengan adanya praktek politik uang , maka sebuah parpol di tuntuk untuk lebih memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian uang dan barang lainnya atau bias kita katakan parpol yang lebih banyak mengeluarkan biaya akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kapada masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya.

D.    Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memberantas praktek politik uang, diantaranya adalah:

1.     Menanamkan niali-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Denga semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap, tidak jujur, dan sebagainya.

2.     Hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang menyuap dan koruptor.

Tidak di pungkiri lagi bahwa hokum di Indonesia ini sangat lemah bagi mereka yang berkedudukan dan sangat tegas bagi masyarakat lemah, berapa banyak sudah koruptor yang hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Oleh karena itu jika kita hendak memberantas korupsi di negeri ini maka cara yang sangat efektif di antaranya adalah dengan memebrikan hukuman yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para koruptor .agar merek yang sudah melakuakan korupsi bias jera dan bagi mereka yang belum tidak berani melakukan korupsi.

3.     Transparansi

Ini merupakan salah satu penopang terwujudnya pemerintahan yang bersih, menurut para ahli akibat dari tidak adanya transparansi Indonesia telah terjamab kedalam kubangan korupsi yang berkepanjangan. Maka untuk keluar dari kubangan korupsi transparansi mutlak harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun di bawahnya.

4.     Dukungan dari semua pihak

Karena praktek politik uang dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar,kara-akarnya telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat, maka untuk memberantasnya diprlukan kerjasama,usaha,dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, penegak hokum, dan masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintahan yang bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud.

BAB III

Penutup

A.    Kesimpulan

Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang sepele melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan akan sangat merugikan kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengentaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. serta dukungan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

·       Elliot,Kimbley Ann, 1999. Korupsi dan Ekonomi Dunia. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia

·       Rauf, Maswadi,2000, Konsesus Politik sebuah penjagaan teoritis. Jakarta. Direktorat Jenderal  Pendidikan Tinggi Depdiknas.

·       Hatta, Muhammad,dkk, 2000. Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani: Jakarta. ICCE